Tolak Ekstradisi ke China, Jutaan Warga Hongkong Turun ke Jalan



Jutaan warga Hongkong turun ke jalan menentang RUU Ekstradisi ke China.  Pihak penyelenggara Front Hak Asasi Manusia (HAM) Sipil mengklaim sebanyak lebih dari 1 juta warga Hong Kong ikut ambil bagian. Aksi itu disinyalir sebagai salah satu protes terbesar di Hong Kong sejak 2003 lalu terkait hukum keamanan nasional.

Penyelenggara mengklaim demonstrasi itu adalah yang terbesar di Hong Kong dalam tiga dekade, kedua setelah demonstrasi pada 1989 silam yang menerjunkan 1,5 juta orang untuk mendukung protes di Lapangan Tiananmen, China.

Menurut kontributor Al Jazeera Sarah Clarke, diperkirakan massa akan semakin membesar dalam beberapa hari mendatang. Meski saat ini area utama di sekitar gedung legislatif telah dibersihkan dari pengunjuk rasa.

Polisi menggunakan alat pemukul dan menembakkan semprotan merica ke pengunjuk rasa, yang masih berhasil menutup sebagian jalan di dekatnya.

Kelompok-kelompok kecil pengunjuk rasa telah berencana untuk tetap berada di luar badan legislatif kota sampai hari Rabu ketika dibacakan kembali RUU ekstradisi.

Bentrokan terjadi saat para demonstran berkelahi oleh seorang petugas yang kemudian segera didukung oleh polisi anti-huru hara.

Warga Hong Kong yang menolak RUU mengatakan bahwa sistem hukum China tidak akan menjamin hak yang sama terhadap para terdakwa seperti yang terdapat di Hong Kong yang berstatus semi-otonom.

Para pengunjuk rasa percaya bahwa RUU ekstradisi tersebut akan merusak aturan hukum kota dan menempatkan banyak orang dalam risiko ekstradisi ke China dengan status "kejahatan politik". Warga juga mempertanyakan asas keadilan dan transparansi sistem pengadilan Tiongkok.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah mendukung RUU ekstradisi meskipun terdapat kecaman luas dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan kalangan bisnis.

Para pengunjuk rasa meneriakkan "tidak ada ekstradisi China, tidak ada hukum kejahatan" sementara yang lain meminta Lam untuk mundur.

"(Lam) harus mencabut undang-undang itu dan mengundurkan diri," mantan politisi Partai Demokrat James To mengatakan kepada orang banyak yang berkumpul di luar parlemen kota dan markas pemerintah di distrik bisnis Admiralty pada Minggu malam.

"Seluruh Hong Kong menentangnya."



loading...


Posting Komentar

0 Komentar